QQBareng News - Kronologi pembatalan rencana vaksin berbayar oleh pemerintah

QQBareng News - rencana awal pemerintah untuk menerapkan sistem vaksin berbayar akhirnya di batalkan oleh Pemerintah setelah menerima berbagai masukan dan kritikan serta memperhatikan reaksi masyarakat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu mengungkap cakupan vaksinasi gotong royong masih di bawah target. Karenanya, keputusan vaksin COVID-19 berbayar disetujui.

Begini kronologi awal mula gagasan vaksin COVID-19 berbayar sampai akhirnya dibatalkan Presiden Joko Widodo:

26 Juni 2021
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) membahas percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hasil rapat itu mengusulkan jika vaksin perorangan atau individu diperluas karena cakupan vaksin masih jauh dari sasaran. Baru mencapai 300 ribu dari target 1,5 juta.

"Sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah, ke RS yang sama, dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, ibu menyusui, termasuk juga individu," ungkap Menkes Budi.

27 Juni 2021
Kemenkes (Biro Hukum dan Organisasi) menyiapkan draft Permenkes soal Perubahan Kedua Permenkes No. 10 Tahun 2021 dan menyelenggarakan rapat secara internal Kementerian Kesehatan pada hari yang sama

28 Juni 2021
Vaksinasi gotong royong individu dibahas dalam rapat kabinet terbatas. Kemenko Perekonomian memberikan masukan terhadap draft hasil pembahasan tanggal 27 Juni 2021.

29 Juni 2021
Sejumlah Kementerian melakukan rapat harmonisasi untuk pembahasan vaksinasi berbayar ini. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kejaksaan, dan BPJS Kesehatan.

5 Juli 2021
Draft ditandatangani.

6 Juli 2021
Draft sampai ke Menteri Hukum dan HAM untuk dapat pengundangan

9 Juli 2021
Pemerintah melakukan soft launching vaksinasi gotong royong individu selama dua hari pada Jumat dan Sabtu. Vaksinasi berbayar ini disebut karena banyaknya permintaan dari masyarakat.

12 Juli 2021
Kimia Farma sebagai pihak yang seharusnya melaksanakan vaksinasi menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Beberapa warga terpantau sudah mulai berdatangan di lokasi cabang Kimia Farma.

13 Juli 2021
Berbagai pihak menyuarakan keberatan terhadap rencana vaksin COVID-19 berbayar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan ikut mengkritik dan mengatakan seharusnya vaksin bisa diakses oleh masyarakat terlepas dari kondisi atau status ekonomi.

16 Juli 2021
Presiden Joko Widodo membatalkan rencana vaksin COVID-19 berbayar. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan masukan dan respons yang ada.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, pada hari Jumat (16/7/2021).

 

Baca Juga :

QQBareng News - Kericuhan PPKM di Surabaya

QQBareng News - Vaksin Moderna buatan Amerika sampai ke Indonesia

Kiat dan Tips and Trik Bermain Judi Online dan Slot Online